Agung widodo
SEMARANG - Menjelang momen suci Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk memastikan stabilitas harga pangan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara gamblang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan memberantas praktik permainan harga yang merugikan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Luthfi dalam sebuah pertemuan penting di Kota Semarang, Rabu (11/2/2026). Ia memimpin High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah. Suasana pertemuan terasa serius, mencerminkan urgensi isu yang dibahas.
“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir, ” tegas Luthfi, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Gubernur Luthfi memahami betul lonjakan kebutuhan masyarakat yang selalu terjadi menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Periode ini, menurutnya, sangat rentan memicu kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Oleh karena itu, pengendalian harga harus dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu bupati dan wali kota di masing-masing wilayah.
“Kebutuhan meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh pemerintah daerah, ” ujarnya, menekankan tanggung jawab penuh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Sebagai langkah transparansi yang krusial, Gubernur Luthfi juga meminta setiap kabupaten/kota untuk mengimplementasikan pemasangan dashboard harga komoditas. Lokasinya strategis, yakni di pasar induk atau pasar besar, dan diperbarui secara berkala. Tujuannya jelas: agar masyarakat dapat memantau harga secara langsung dan akurat.
“Dashboard harga harus ada di pasar dan terus di-update. Supaya masyarakat tahu dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat, ” katanya, berharap inovasi ini dapat meminimalisir celah praktik spekulatif.
Lebih lanjut, perhatian juga diarahkan pada daerah-daerah yang merupakan sentra produksi. Gubernur Luthfi mengingatkan agar daerah-daerah ini tidak justru mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali. Pengawalan distribusi menjadi kunci utama untuk memastikan hasil panen petani tersalurkan dengan baik ke seluruh penjuru Jawa Tengah.
“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal, ” tambahnya, menunjukkan kepedulian terhadap rantai pasok dari hulu ke hilir.
Tak hanya berfokus pada kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan saat ini, Gubernur Luthfi juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan sektor pertanian pangan di Jawa Tengah. Ia menekankan percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sekitar 1, 3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah harus dipertahankan mati-matian demi menopang produksi pangan daerah di masa depan.
“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan ditingkatkan dan teknologi pertanian harus terus didorong, ” tegasnya, memandang masa depan ketahanan pangan Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, memaparkan gambaran inflasi di Jawa Tengah pada Januari 2026. Tercatat angka 2, 83 persen (year-on-year) dengan deflasi 0, 35 persen (month-to-month). Kondisi ini dinilai masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga.
“Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen serta normalisasi permintaan pasca-Nataru, ” jelas Nugroho, memberikan analisis mendalam terkait pergerakan inflasi.
Meski demikian, Nugroho mengingatkan bahwa potensi kenaikan harga saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri tetap harus diwaspadai. Secara historis, komoditas beras dan cabai kerap menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut.
“Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci pengendalian harga, ” pungkasnya, menegaskan kembali fokus utama yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan. (**)
Updates. 
