Tak Ada Kenaikan Pajak Kendaraan 2026, Pemprov Jateng Siapkan Diskon 5 Persen

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026. Bahkan, pemerintah daerah tengah mengkaji pemberian relaksasi berupa diskon sekitar lima persen yang direncanakan berlaku hingga akhir tahun.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).

Baca juga: Basarnas Akui Kekurangan Kantor SAR, Tantangan Luas Wilayah Jadi PR Besar

“Kami menegaskan, posisi tahun 2026 dibandingkan 2025 untuk PKB di Jawa Tengah tidak ada kenaikan, ” ujarnya.

Menurut Sumarno, kebijakan relaksasi tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen guna menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Baca juga: Nezar Patria: Peta Jalan AI Nasional, Keseimbangan Inovasi dan Proteksi Risiko

“Bapak Gubernur memerintahkan pengkajian kemungkinan menerapkan relaksasi PKB tahun 2026, besarannya kurang lebih lima persen, ” kata dia.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi masyarakat serta penerapan opsen PKB sesuai regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Pada 2025, masyarakat sempat memperoleh diskon sebesar 13, 94 persen selama Januari–Maret, sehingga pada awal 2026 terasa seolah terjadi kenaikan karena belum ada relaksasi lanjutan.

Baca juga: Luhut B. Pandjaitan: Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres Penyelesaian Utang Whoosh

Sumarno menambahkan, penerapan diskon lima persen akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pemerintah menargetkan relaksasi dapat berlangsung hingga akhir 2026 apabila kondisi anggaran memungkinkan.

“Rencananya dilakukan sampai akhir tahun, tentu dengan melihat kekuatan anggaran yang tersedia, ” tegasnya.

Baca juga: Rutan Kudus Tingkatkan Layanan Pemasyarakatan Lewat Anev KemenIMIPAS

Selain itu, Pemprov juga tetap menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II untuk kendaraan bekas. Namun, pemilik kendaraan tetap wajib membayar komponen lain seperti PKB, PNBP dokumen kendaraan, serta SWDKLLJ.

Pendapatan dari sektor pajak kendaraan, lanjut Sumarno, akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan serta program pendidikan, termasuk sekolah gratis bagi SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah. Optimalisasi pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui penguatan BUMD dan pengelolaan aset daerah.

Baca juga: Bupati Sergai Bangga Ikut KPPD Lemhannas 2025, Perkuat Kepemimpinan Daerah

Pemerintah daerah berharap kebijakan tanpa kenaikan pajak disertai relaksasi ini mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan berkelanjutan. (**)