Narsono Son
JAKARTA - Gelora persatuan umat dan penguatan sinergi kebangsaan menggema dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Majelis Ulama Indonesia yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Agenda strategis ini menjadi ruang konsolidasi para ulama, pemerintah, dan pemangku kebijakan untuk meneguhkan arah perjuangan moral bangsa. Mukernas dihadiri tokoh-tokoh penting lintas lembaga, sekaligus menjadi momentum merumuskan langkah keumatan dan kebangsaan yang selaras dengan nilai Islam moderat serta harmoni sosial di tengah dinamika global yang terus bergolak.
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan pentingnya kolaborasi antara MUI dan Kementerian Agama dari pusat hingga daerah sebagai benteng menjaga stabilitas bangsa.
Ia mengingatkan agar umat Islam menjaga persaudaraan dan tidak terjebak dalam konflik internal.
“Yang sama jangan dibedakan, dan yang berbeda jangan disamakan, ” tegasnya penuh penekanan.
Ia menambahkan, stabilitas negara hanya dapat terwujud melalui toleransi dan saling menghargai. Bahkan dalam sektor ekonomi, ia menegaskan pertumbuhan harus menghadirkan keadilan agar rakyat menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Mukernas ini juga meneguhkan komitmen ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.
KH Anwar menekankan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran selalu menghadirkan tantangan, namun harus dihadapi dengan sikap bijaksana.
“Penguasa yang baik harus kita dukung, yang kurang baik kita nasihati, bukan diolok-olok, karena agama itu nasihat, ” ujarnya lugas.
Mukernas pun diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang memperkuat kebijakan pro-rakyat sekaligus memperkokoh fondasi moral bangsa.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Mukernas bukan sekadar agenda organisasi, melainkan forum refleksi kolektif menatap masa depan Indonesia.
Ia kembali menekankan bahwa sinergi ulama dan umara harus diwujudkan dalam kemitraan substantif sejak tahap perumusan kebijakan negara.
“Mukernas ini bukan hanya agenda biasa, tetapi wahana evaluasi dan kontemplasi kolektif. Sinergi ulama dan umara harus semakin kokoh, ” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan ulama sejak awal pengambilan keputusan.
“Sering kali kita diajak memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu, ” tambahnya.
Menag turut menyoroti potensi ekonomi umat yang luar biasa besar, terutama dari sektor zakat dan wakaf yang belum tergarap optimal.
Ia menyebut potensi dana umat dapat mencapai Rp1.200 triliun per tahun, namun masih ibarat
“raksasa yang sedang tidur.”
Ia menegaskan pentingnya profesionalisasi tata kelola ekonomi umat agar mampu menjadi pilar kemandirian bangsa sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pun berkomitmen mengupayakan fasilitas representatif bagi kelembagaan MUI serta merancang pembangunan pusat ekonomi Islam di jantung ibu kota sebagai simbol kebangkitan ekonomi syariah nasional.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Muhyiddin Junaedi mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga global.
Ia menegaskan MUI harus berperan aktif dalam dinamika masyarakat tanpa batas, termasuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Dalam kesempatan Mukernas ini, tiba saatnya bukan hanya untuk beretorika tetapi kita tunjukkan here we are for Gaza, Palestine, ” serunya penuh semangat.
Mukernas pun menjadi panggung peneguhan komitmen ulama dan pemerintah untuk terus menjaga perdamaian, kemanusiaan, serta memperjuangkan nilai keadilan global sebagai wujud tanggung jawab moral bangsa Indonesia.
(Agus F/Djarmanto-YF2DOI)
Agung widodo 
