Updates.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi, kali ini fokus pada dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) berupa beras yang terjadi di Kementerian Sosial (Kemensos) antara tahun 2020 hingga 2021. Lembaga antirasuah ini tak henti-hentinya berupaya mengungkap tabir kebenaran di balik setiap indikasi penyelewengan dana rakyat.
Hari ini, Selasa (11/11/2025), enam orang yang sehari-hari bertugas sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Jawa Tengah, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pemanggilan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya KPK mendalami lebih jauh jaringan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait penyaluran bansos beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020, " ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Proses pemeriksaan lanjutan ini akan diselenggarakan di Markas Polrestabes Semarang, menandakan kolaborasi erat antara KPK dan kepolisian daerah setempat demi kelancaran investigasi. Kejaksaan Agung dan kepolisian se-Indonesia selalu siap bersinergi dengan KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar seperti ini.
Keenam pendamping PKH yang dijadwalkan memberikan keterangan adalah:
1. Theo Markis, yang menjabat sebagai Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah.
2. Titik Puji Rahayu, juga seorang Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah.
3. Setiawan Kosasih, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah.
4. Muhammad Arifin Arif Rohman Muis, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah.
5. Ibnu Rouf, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah.
6. Vita Kurniasari, Pendamping PKH Korwil Kabupaten Semarang.
Kasus ini sendiri bukanlah hal baru bagi KPK. Pada bulan Agustus 2025 lalu, lembaga ini telah mengumumkan penetapan lima tersangka baru yang terlibat dalam kasus korupsi distribusi bansos di Kemensos pada tahun 2020. Kelima tersangka tersebut terdiri dari tiga individu dan dua badan hukum atau korporasi. Ini menunjukkan bahwa jangkauan penyelidikan KPK sangat luas, menyentuh berbagai level dalam rantai distribusi.
Lebih lanjut, KPK juga telah mengambil langkah pencegahan terhadap empat orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan para pihak yang diduga terlibat tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Keempat orang tersebut adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021-2024, Herry Tho (HT), Dirut DNR Logistics periode 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES). Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan matang demi kelancaran proses hukum.
Menurut keterangan KPK, kasus ini erat kaitannya dengan pembagian sekitar 5 juta paket bansos yang didistribusikan di 15 provinsi berbeda. KPK juga tengah mendalami secara rinci bagaimana mekanisme pembagian jutaan paket bantuan tersebut dapat terjadi penyimpangan.
Kronologi awal kasus ini terungkap berkat adanya laporan dari masyarakat. Laporan tersebut muncul bertepatan dengan saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kemensos pada tahun 2020. Laporan masyarakat inilah yang kemudian menjadi titik awal bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya mengungkap dugaan korupsi yang merugikan banyak pihak. (PERS)
