Agung widodo
SEMARANG - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai disiapkan penerapannya di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan yang berlaku setiap hari Jumat ini menjadi bagian dari langkah efisiensi energi, dengan fokus utama pada penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat per 1 April 2026.
“WFH ini pada dasarnya adalah upaya untuk menekan penggunaan BBM. Ketika aktivitas di kantor berkurang, otomatis mobilitas juga menurun dan konsumsi BBM bisa ditekan, ” ujar Agustina, Rabu (1/4/2026).
Meski kebijakan WFH segera diterapkan, Pemkot Semarang tengah menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar implementasinya berjalan efektif dan terukur. Termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang dinilai menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.
“Harus ada sistem yang jelas. Pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, baik wali kota maupun inspektorat. Ini perlu pola yang terintegrasi, ” tegasnya.
Agustina menegaskan, kebijakan WFH tidak akan diberlakukan secara menyeluruh. Sejumlah unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan beroperasi normal.
“Ada sektor yang tidak bisa WFH, seperti rumah sakit, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya. Itu harus tetap berjalan agar masyarakat tidak terganggu, ” jelasnya.
Kebijakan ini dirancang fleksibel agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal, khususnya pada sektor pelayanan dasar.
Untuk mengukur dampak kebijakan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diminta menyusun laporan estimasi penghematan BBM yang dapat dicapai melalui penerapan WFH.
Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam proses perubahan anggaran daerah.
“Masing-masing dinas akan melaporkan potensi penghematannya. Dari situ akan kita tetapkan dalam perubahan anggaran sebagai bentuk efisiensi nyata, ” ungkap Agustina.
Meski menargetkan efisiensi energi, Pemkot Semarang memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah akan mencari formula kerja yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan.
“Pelayanan tidak boleh terganggu. Masyarakat harus tetap mendapatkan layanan yang cepat dan optimal, meskipun ada kebijakan WFH, ” tandasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Semarang berharap mampu menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, adaptif, sekaligus ramah energi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. (PERS)
Muhammad Anas... 
Updates. 
