Agung widodo
JEPARA - Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang digarap oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di Kabupaten Jepara pada tahun 2025 kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, proyek ini disinyalir belum berjalan sepenuhnya optimal, bahkan menimbulkan tanda tanya besar terkait identitas sungai yang dikerjakan serta mutu hasil pembangunannya.
Sebelumnya, BBWS Pemali Juana telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Jepara. Salah satu pertemuan penting terjadi pada 23 Oktober 2024, saat Fikri Abdurrahman, Kepala Bidang PJSA BBWS Pemali Juana, beserta jajarannya bertemu dengan Pj Bupati Jepara kala itu, Edy Supriyanta, dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Berdasarkan dokumen resmi bertajuk Uraian Singkat Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah BBWS Pemali Juana (INPRES Tahap III), proyek ini merupakan bagian integral dari program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengelolaan dan mendorong swasembada air nasional melalui pengembangan berbagai jenis jaringan irigasi, mulai dari permukaan, rawa, hingga irigasi non-padi.
Dengan alokasi dana sebesar Rp 54, 9 miliar, proyek ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 bulan, menghasilkan capaian output sekitar 25, 9 kilometer jaringan irigasi yang melayani area seluas 1.122, 53 hektare.
Ahmad Ni’am (45), perwakilan dari Lingkar Studi Kebijakan Desa (Laskar Desa), menyampaikan kekhawatirannya kepada Queensha.id pada Rabu sore, 19 November 2025. Ia mengutip data dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tertanggal 12 Agustus 2025, yang menyebutkan proyek ini merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan metode penunjukan langsung dan lokasinya tersebar di sembilan kabupaten, termasuk Jepara.
Ni’am secara khusus menyoroti temuan yang cukup mengejutkan di lapangan, terutama terkait tiga sungai yang disebut sebagai titik fokus utama di Jepara: Sungai Clering, Kedowo, dan Les Kintelan. Ia mengungkapkan kejanggalan yang dialami masyarakat.
"Yang menjadi pertanyaan adalah, ketiga sungai tersebut asing di tengah masyarakat. Misalnya lokasi pekerjaan irigasi di antara Desa Wanusobo–Surodadi yang biasa disebut warga sebagai sungai Kedung Bule. Saya sendiri baru tahu kalau sungai itu namanya Les Kintelan, " ujar Ni’am.
Keterangan Ni’am diperkuat oleh Muhammad Hardiyanto, Petinggi Desa Sowan Lor, yang membenarkan bahwa masyarakat setempat memang lebih mengenal aliran tersebut dengan sebutan Sungai Kedung Bule. Namun, pernyataan berbeda datang dari Zainul Ikhsan, Petinggi Desa Surodadi.
"Saya kok baru tahu kalau sungai itu namanya Les Kintelan. Tidak tahu pastinya, " ujarnya.
Perbedaan penyebutan ini menimbulkan dugaan kuat adanya ketidaksesuaian antara nomenklatur sungai yang tertera dalam dokumen proyek dengan penamaan yang lazim digunakan oleh masyarakat lokal. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan kebingungan dan masalah dalam identifikasi lokasi proyek.
Lebih lanjut, Ni’am juga menyuarakan keprihatinannya terkait kualitas pengerjaan di beberapa lokasi proyek. Ia menilai hasilnya cenderung kurang rapi.
"Ada pengecoran yang tidak diberi lapisan plastik. Seharusnya tanah dilapisi plastik dulu, baru dipapanisasi, lalu cor. Kalau proyek skala nasional tidak diawasi dengan ketat, hasilnya dikhawatirkan jauh dari maksimal, " tegasnya.
Ia berharap agar pihak pengawas lapangan, baik dari BBWS maupun DPUPR Jepara, dapat meningkatkan kewaspadaan dan keseriusan mereka dalam memastikan standar kualitas pekerjaan proyek ini.
Ketika dikonfirmasi mengenai kejelasan nama sungai dan dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar, perwakilan BBWS Pemali Juana, melalui Direksi SDW 2, Dwi Purnomo, belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. Hal serupa juga terjadi pada pihak Bidang Pengairan DPUPR Jepara. Sekretaris Dinas, Budi, hanya memberikan respons singkat.
“Siap, terima kasih informasinya, akan kami sampaikan ke bidang pengairan, ” ungkapnya.
Hingga kini, kedua instansi tersebut belum memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proyek yang tengah menjadi sorotan publik tersebut. (*)
Updates. 
