Narsono Son
PROBOLINGGO – Langkah pembenahan PT Moya Kasri Wira Jatim memasuki babak baru. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/04/2026), dukungan penuh diberikan kepada direksi baru yang dipimpin Yusuf Adnan Kikin, dengan satu pesan tegas: perubahan harus nyata, terukur, dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang digelar di Kantor PT Delta Artha Bahari Nusantara, Kabupaten Probolinggo, ini merupakan bagian dari kunjungan kerja resmi Pansus BUMD DPRD Jatim selama 22–24 April 2026.
Hadir dalam forum tersebut jajaran anggota dewan di bawah koordinasi Ketua DPRD Jatim, Drs. M. Musyafak, bersama direksi PT Moya Kasri Wira Jatim.
Dalam forum yang sarat nuansa pengawasan sekaligus harapan itu, Pansus menegaskan komitmennya.
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap pembenahan PT Moya Kasri Wira Jatim, namun dukungan ini harus diikat dengan target yang terukur, mulai dari tata kelola, modernisasi aset, transparansi kinerja, hingga penegakan integritas, ” tegas perwakilan Pansus dalam rapat tersebut.
Direktur Yusuf Adnan Kikin dalam paparannya mengungkap kondisi riil perusahaan yang tengah berjuang bangkit dari tekanan struktural.
“Perusahaan saat ini menghadapi beban biaya produksi tinggi akibat mesin tua, tata kelola yang longgar termasuk kasus fraud, serta margin tipis karena HPP yang belum terkendali. Namun di balik itu, terdapat peluang besar yang siap dioptimalkan, ” ujarnya lugas.
Ia menegaskan optimisme berbasis hitungan konkret dari kerja sama strategis.
“Dengan memanfaatkan jaringan dan kapasitas Jasa Tirta, kami memperkirakan tambahan omzet dari kerja sama ini di tahun pertama sekitar Rp1—3 miliar, tergantung seberapa cepat volume bisa kita bangun. Kalau kerja sama dijalankan secara disiplin, tambahan omzet ini berpotensi naik menjadi sekitar Rp1, 2—4, 4 miliar per tahun dalam 5 tahun ke depan, dengan akumulasi sekitar Rp6—19 miliar selama periode itu, ” tegas Yusuf Adnan Kikin.
Lebih lanjut, ia menyoroti peluang besar lain yang belum tergarap maksimal.
“Kerja sama ini hanyalah pintu awal. Captive market pemerintah, potensi ASN, hingga kebutuhan RSUD adalah kekuatan riil yang harus segera dioptimalkan dengan strategi yang terukur dan disiplin eksekusi, ” imbuhnya dengan nada penuh keyakinan.
Dalam nada yang lebih strategis, Yusuf juga menyampaikan empat kebutuhan kebijakan krusial.
“Kami memerlukan percepatan penetapan captive market melalui instruksi gubernur, perlindungan politik bagi direksi untuk bertindak tegas terhadap fraud, restrukturisasi utang Rp3 miliar agar lebih ringan, serta revisi regulasi agar aset tidak produktif bisa dioptimalkan menjadi sumber kekuatan baru, ” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pansus kembali memperkuat garis sikapnya.
“Dukungan ini bukan tanpa syarat. Transformasi harus berjalan bertahap, dimulai dari stabilisasi tata kelola, akselerasi pertumbuhan, hingga menjadikan Moya Kasri sebagai platform layanan air dan rantai dingin daerah yang berkelanjutan, ” ungkap anggota Pansus dengan penekanan kuat.
Lebih dari sekadar rapat kerja, pertemuan ini menjadi simpul harapan.
“BUMD harus hadir sebagai pilar ekonomi daerah yang sehat dan berintegritas. Kami berharap pembenahan ini melahirkan kontribusi nyata bagi masyarakat Jawa Timur, ” menjadi pesan tegas yang menggema, menutup pertemuan dengan harapan besar akan kebangkitan dan keberkahan bagi daerah.
(Choi/Djarmanto-YF2DOI)
Agung widodo 
Updates. 
